Ringkasan
Soal tentang UU OJK sering menukar empat hal: kedudukan, tujuan, fungsi, dan tugas. Keempatnya ada di pasal yang berbeda. Hafalkan letaknya, lalu cocokkan kata kunci di soal dengan pasalnya.
Hati-hati dengan versi pasal. UU No. 21 Tahun 2011 sudah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU P2SK lalu diubah lagi oleh UU No. 4 Tahun 2026, yang berlaku sejak 17 Juni 2026. Perubahan 2026 antara lain mengubah Pasal 6 tentang tugas OJK. Banyak bahan belajar lama masih memakai rumusan sebelum perubahan.
Konsep inti
Kedudukan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2)
Setelah diubah P2SK, Pasal 1 angka 1 menyebut OJK sebagai lembaga negara yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pasal 2 ayat (2) menegaskan OJK independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal tertentu yang secara tegas diatur undang-undang itu.
Tujuan (Pasal 4)
Pasal 4 tidak diubah. Ada tiga tujuan: kegiatan sektor jasa keuangan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; sistem keuangan tumbuh berkelanjutan dan stabil; serta kepentingan Konsumen dan masyarakat terlindungi.
Fungsi (Pasal 5)
Setelah diubah P2SK, ada tiga fungsi: sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai kewenangannya, dan memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.
Tugas (Pasal 6)
Pasal 6 ayat (1) yang berlaku sekarang berisi sembilan huruf (a–i). Dibanding versi P2SK 2023 (huruf a–g), ada dua tambahan: kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis, serta kegiatan pengelolaan dana publik lainnya. Ayat (2) memberi tugas pengembangan sektor keuangan. Ayat (3) yang baru menyebut pengaturan dan pengawasan dana publik lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.
Catat juga ketentuan peralihannya. Pasal II angka 7 UU 4/2026 menyebut bursa mineral dan komoditas strategis dibentuk dan beroperasi, serta pengaturan dan pengawasan transaksinya dilakukan OJK, terhitung sejak 1 Januari 2027. Rumusan Pasal 6 sudah berlaku sejak 17 Juni 2026, tetapi tugas atas bursa mineral baru dijalankan mulai tanggal itu.
Kutipan resmi
"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."
"(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya; e. kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis; f. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto; g. kegiatan pengelolaan dana publik lainnya; h. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan i. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan."
Cara mengerjakan
- Cari kata kerja kunci di soal. "Dibentuk dengan tujuan" menunjuk Pasal 4. "Berfungsi" menunjuk Pasal 5. "Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap" menunjuk Pasal 6.
- Untuk soal tugas, periksa apakah pilihan itu wewenang lembaga lain. Kebijakan moneter, misalnya, bukan tugas OJK.
- Bila soal menyebut "sebagaimana diubah UU 4/2026", pakai daftar huruf a–i, bukan a–g.
Contoh soal 1
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU OJK sebagaimana diubah UU 4/2026, manakah yang tidak termasuk kegiatan yang diatur dan diawasi OJK?
A. Kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis
B. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto
C. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter
D. Kegiatan pengelolaan dana publik lainnya
Tampilkan pembahasan
Pilihan A ada di huruf e, B di huruf f, dan D di huruf g. Kebijakan moneter tidak tercantum dalam Pasal 6 ayat (1). Pilihan A dan D adalah tambahan dari UU 4/2026, jadi orang yang belajar dari rumusan 2023 bisa keliru menganggapnya bukan tugas OJK.
Jawaban: C.
Contoh soal 2
Dalam UU OJK, rumusan "memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya" termasuk ...
A. tujuan pembentukan OJK menurut Pasal 4
B. fungsi OJK menurut Pasal 5 sebagaimana diubah UU P2SK
C. tugas pengaturan dan pengawasan menurut Pasal 6 ayat (1)
D. wewenang pengawasan menurut Pasal 9
Tampilkan pembahasan
Pasal 5 yang diubah P2SK memuat tiga fungsi. Huruf b berbunyi memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 bicara tujuan dan tidak memakai rumusan ini. Pasal 6 berisi daftar kegiatan yang diatur dan diawasi, sedangkan Pasal 9 berisi wewenang pengawasan seperti perintah tertulis dan sanksi administratif.
Jawaban: B.
Contoh soal 3
PT Batu Andalan Komoditas (fiktif) berencana menyelenggarakan bursa untuk perdagangan mineral strategis. Menurut Pasal 6 UU OJK sebagaimana diubah UU 4/2026, kegiatan ini masuk huruf ...
A. b, karena bursa karbon termasuk Pasar Modal
B. e, kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis
C. g, kegiatan pengelolaan dana publik lainnya
D. i, sektor keuangan secara terintegrasi
Tampilkan pembahasan
Huruf e yang baru menyebut langsung kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis. Huruf b hanya memuat Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon. Huruf g tentang dana publik lainnya, dan huruf i tentang pengawasan terintegrasi serta asesmen Konglomerasi Keuangan.
Jawaban: B.
Kesalahan yang sering terjadi
- Memakai daftar tugas Pasal 6 versi 2011 (tiga huruf) atau versi P2SK 2023 (tujuh huruf). Rumusan yang berlaku sejak 17 Juni 2026 berisi sembilan huruf, walau pengawasan transaksi bursa mineral dan komoditas strategis oleh OJK baru dimulai 1 Januari 2027.
- Menukar tujuan (Pasal 4) dengan fungsi (Pasal 5). Ingat: tujuan memakai frasa "dibentuk dengan tujuan", fungsi memakai "berfungsi".
- Mengutip rumusan lama Pasal 1 angka 1 yang memuat frasa "dan bebas dari campur tangan pihak lain". Putusan MK 25/PUU-XII/2014 menyatakan frasa itu tidak mengikat, dan rumusan P2SK tidak lagi memuatnya.
- Lupa ayat (2) Pasal 6: tugas pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.