Ringkasan
Pasal 6 UU OJK menyebut apa yang diatur dan diawasi. Pasal 7, 8, dan 9 menyebut alat yang dipakai OJK untuk menjalankannya. Soal wewenang biasanya meminta kamu menentukan apakah suatu tindakan termasuk wewenang perbankan (Pasal 7), wewenang pengaturan (Pasal 8), atau wewenang pengawasan (Pasal 9). Pasal 33 ayat (1) mengatur kerahasiaan informasi dan sering muncul sebagai soal kasus.
Batang tubuh Pasal 7, 8, 9, dan 33 tidak diubah oleh UU 4/2023 maupun UU 4/2026 (P2SK hanya mengubah Penjelasan Pasal 9). Yang berubah adalah sisipannya: Pasal 8A dan 8B ditambahkan P2SK, lalu UU 4/2026 mengubah Pasal 8B dan menyisipkan Pasal 8C.
Konsep inti
Pasal 7: wewenang di sektor Perbankan
Empat kelompok:
- a. Kelembagaan bank: perizinan pendirian, pembukaan kantor, kepemilikan, kepengurusan, merger, konsolidasi, akuisisi, pencabutan izin usaha, serta kegiatan usaha bank.
- b. Kesehatan bank: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, pencadangan, laporan bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
- c. Aspek kehati-hatian: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.
Pasal 8: wewenang pengaturan
Kata kuncinya menetapkan: peraturan pelaksanaan UU, peraturan dan keputusan OJK, peraturan pengawasan, kebijakan pelaksanaan tugas, tata cara perintah tertulis, tata cara pengelola statuter, struktur organisasi, dan tata cara pengenaan sanksi.
Pasal 9: wewenang pengawasan
Kata kuncinya tindakan terhadap pihak yang diawasi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, memberikan perintah tertulis, menunjuk dan menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif, serta memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda terdaftar, pengesahan, dan penetapan lain.
Perhatikan jebakannya: menetapkan peraturan tentang tata cara sanksi adalah Pasal 8 huruf i, sedangkan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar adalah Pasal 9 huruf g.
Sisipan Pasal 8A–8C
- 8A (P2SK): antara lain memberi perintah tertulis kepada LJK untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi.
- 8B (diubah UU 4/2026): OJK satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur tertentu, misalnya Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan lembaga keuangan mikro.
- 8C (baru, UU 4/2026): wewenang pengaturan dan kebijakan lanjutan atas kegiatan yang berimplikasi pada risiko dan manfaat bagi nasabah, risiko industri, atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Kutipan resmi
"Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang."
Cara mengerjakan
- Tentukan dulu sektornya. Kalau objeknya bank dan isinya rasio atau perizinan, mulai dari Pasal 7.
- Bedakan "menetapkan aturan" (Pasal 8) dari "bertindak terhadap pihak tertentu" (Pasal 9).
- Untuk soal kerahasiaan, cek tiga hal: siapa orangnya (masih atau pernah menjabat?), apakah informasinya rahasia, dan apakah ada pengecualian (tugas berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan undang-undang).
Contoh soal 1
Dalam pemeriksaan, OJK menemukan PT Langit Biru Finance (fiktif) berulang kali melanggar ketentuan pelaporan. OJK lalu menjatuhkan denda administratif kepada perusahaan itu. Tindakan ini paling tepat dirujuk ke ...
A. Pasal 8 huruf i, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi
B. Pasal 9 huruf g, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar
C. Pasal 7 huruf d, pemeriksaan bank
D. Pasal 8 huruf c, menetapkan peraturan dan keputusan OJK
Tampilkan pembahasan
OJK menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tertentu. Itu wewenang pengawasan di Pasal 9 huruf g. Pasal 8 huruf i hanya soal membuat aturan tata caranya. Pasal 7 khusus perbankan, padahal perusahaannya perusahaan pembiayaan.
Jawaban: B.
Contoh soal 2
Wening, analis OJK yang masih aktif, diminta pengadilan memberikan keterangan karena kewajiban yang diatur undang-undang. Keterangannya memuat informasi rahasia hasil pengawasan. Menurut Pasal 33 ayat (1) UU OJK, tindakannya ...
A. dilarang, karena informasi rahasia tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apa pun
B. diperbolehkan hanya bila Wening sudah berhenti dari OJK
C. termasuk pengecualian, karena pengungkapan itu diwajibkan oleh undang-undang
D. diperbolehkan asalkan Wening tidak menerima imbalan
Tampilkan pembahasan
Pasal 33 ayat (1) melarang pengungkapan informasi rahasia, dengan dua pengecualian: dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan keputusan OJK, atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Kasus ini masuk pengecualian kedua. Pilihan A mengabaikan pengecualian. Pilihan B terbalik, karena larangan juga berlaku bagi yang pernah menjabat. Imbalan tidak disebut dalam ayat ini.
Jawaban: C.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap larangan Pasal 33 ayat (1) selesai ketika pegawai berhenti. Ayat itu menyebut "menjabat atau pernah menjabat".
- Menyamakan "menetapkan peraturan tentang tata cara sanksi" dengan "menjatuhkan sanksi".
- Memasukkan rasio pinjaman terhadap simpanan ke aspek kehati-hatian. Pasal 7 menaruhnya di kesehatan bank (huruf b).
- Mengira semua pihak boleh memohon pailit atas bank atau perusahaan asuransi. Pasal 8B menyebut OJK satu-satunya pihak yang berwenang untuk debitur yang tercantum di sana.